Perkuat Mitigasi Erupsi Anak Krakatau, Bupati Lampung Selatan Bergerak Cepat Lindungi Warga dan Wilayah Pesisir

LAMSELNEWS.COM, Lampung Selatan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat langkah kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Sejumlah langkah penanganan lintas sektor disiapkan untuk mengantisipasi potensi dampak erupsi, terutama hujan abu vulkanik yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Langkah tersebut merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Lampung Selatan melalui Zoom Meeting pada Sabtu malam, 5 September 2026.

Rapat yang diikuti perangkat daerah terkait itu digelar untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau sekaligus menjamin keselamatan masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, aktivitas erupsi saat ini berpotensi menimbulkan dampak berupa abu vulkanik.

Namun demikian, Hendry menegaskan kondisi saat ini berbeda dengan peristiwa erupsi tahun 2018 yang disertai longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau dan memicu tsunami.

“Berdasarkan hasil pemantauan yang ada, potensi dampak yang perlu diwaspadai saat ini adalah hujan abu vulkanik. Kondisi ini berbeda dengan kejadian tahun 2018. Meski demikian, pemerintah daerah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat,” ujar Hendry, Minggu (6/9/2026).

Sebagai langkah awal, Pemkab Lampung Selatan berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan untuk menghentikan sementara aktivitas wisata menuju Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau hingga kondisi dinyatakan aman oleh pihak berwenang.

Di sektor transportasi, Dinas Perhubungan bersama ASDP dan KSOP melakukan pemantauan terhadap kemungkinan dampak aktivitas vulkanik terhadap keselamatan penyeberangan, baik di Pelabuhan Bakauheni maupun Dermaga Canti.

Sementara itu, seluruh kecamatan diminta aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat sekaligus memberikan imbauan agar mengurangi aktivitas di luar rumah apabila terjadi hujan abu vulkanik.

Untuk mendukung aspek kesehatan masyarakat, Satpol PP dan Damkarmat, Dinas Kesehatan, BPBD, serta jajaran kecamatan disiagakan melakukan pembagian masker dan menyiapkan pos kesehatan sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.

 

Pemkab Lampung Selatan juga memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan nelayan. Masyarakat yang beraktivitas di laut diimbau tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius paling dekat tiga kilometer serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Selain itu, Dinas Pendidikan diminta menyiapkan skenario pembelajaran alternatif apabila aktivitas erupsi berlanjut. Opsi peliburan sekolah maupun pembelajaran daring akan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan rekomendasi dari instansi terkait.

Pada saat yang sama, Dinas Ketahanan Pangan diminta menyiapkan cadangan pangan apabila dampak erupsi berkepanjangan memengaruhi aktivitas masyarakat maupun nelayan. Seluruh perangkat daerah juga diminta terlibat aktif dalam penanganan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

“Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak sesuai perannya masing-masing. Kesiapsiagaan harus dilakukan secara terkoordinasi agar setiap perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat,” kata Hendry.

Untuk mendukung penanganan apabila kondisi berkembang menjadi bencana yang lebih luas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta menyiapkan opsi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam struktur penanganan, BPBD Kabupaten Lampung Selatan ditunjuk sebagai perangkat daerah koordinator dengan layanan Call Center di nomor 0823-5892-4600.

Tim penanganan bencana juga melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan kondisi secara berkala setiap tiga jam.

Selain melakukan koordinasi internal, BPBD juga menyampaikan laporan perkembangan situasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari sistem pelaporan berjenjang.

Hendry menambahkan, untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak menimbulkan kebingungan, seluruh publikasi terkait aktivitas dan penanganan erupsi Gunung Anak Krakatau dipusatkan melalui satu pintu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.

“Kami mengajak media massa maupun media digital untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi resmi yang telah terverifikasi. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya,” ujar Hendry.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, meningkatkan kewaspadaan, serta terus mengikuti arahan petugas dan informasi resmi dari pemerintah maupun instansi berwenang terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. (NN)